Dugaan kecurangan di Pemilu 2024 disebut ‘lebih parah’ – Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan?

Sejumlah kelebihan surat suara dan surat suara rusak dibakar saat pemusnahan di Gudang Logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/2/2024).

Sejumlah kelebihan surat suara dan surat suara rusak dibakar saat pemusnahan di Gudang Logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah

Lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 “lebih parah” ketimbang pemilu sebelumnya.

Pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas.

Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU), Idham Kholik, mengatakan jika ada dugaan kecurangan maka proses itu akan ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun anggota Bawaslu, Loly Suhenty, menyebut pihaknya belum bisa memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos.

Sementara itu, Presiden Jokowi berkata jika ada bukti pelaksanaan pemilu curang agar segera dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

su kecurangan paling banyak diperbincangkan

Lembaga analis media sosial Drone Emprit menemukan percakapan tentang Pilpres 2024, hitung cepat, dan kecurangan pemilu, menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial.

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut warganet banyak yang menghubungkan dugaan kecurangan tersebut dengan ceritan yang ada dalam film dokumenter Dirty Vote.

Dalam analisisnya, peta cuitan ‘kecurangan pemilu’ dibahas oleh satu klaster besar. Di dalamnya ada warganet yang pro paslon 01, pro paslon 03, media dan yang netral.

Petugas mengumpulkan surat suara Pemilu 2024 yang telah dimusnahkan dengan mesin penghancur kertas di Kantor KPU Bali, Denpasar, Bali, Selasa (13/2/2024).

Petugas mengumpulkan surat suara Pemilu 2024 yang telah dimusnahkan dengan mesin penghancur kertas di Kantor KPU Bali, Denpasar, Bali,

Adapun warganet yang pro-paslon 02 tidak tampak secara signifikan.

Mayoritas emosi yang muncul atas isu kecurangan pemilu ini, menurut Ismail Fahmi, adalah “anger” atau marah.

Sebab ada dugaan, praktik kecurangan tersebut sudah direncanakan sejak awal demi menggolkan narasi pemilu satu putaran.

Marah melihat kecurangan yang begitu jelas di depan mata, TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), untuk calon tertentu. Ajakan melawan dinasti politik,” sebutnya.

Kemudian emosi ‘anticipation’ atau harapan dan rencana. Ajakan mengumpulkan bukti kecurangan; tuding kecurangan sudah direncanakan sejak awal agar satu putaran.”

Analisis Drone Emprit juga menunjukkan banyak akun yang melaporkan tentang kecurangan dengan mengunggah bukti berupa surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara digelar.

Salah satu akun di X – dulu bernama Twitter – yang mengkompilasi dugaan kecurangan yakni @linabossanova. Utas yang dibuat paling banyak soal surat suara yang telah dicoblos di berbagai daerah dan luar negeri.

Misalnya di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor; Desa Cangkuan Wetan di Jawa Barat; Tangkerang Selatan di Pekanbaru; Sukabumi; Pejaten Timur di Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Sampang, Madura; dan Garut di Jawa Barat.

Dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 disebut lebih parah

Lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 “lebih parah” ketimbang pemilu sebelumnya.

Sebab menurut Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, selain karena indikasinya terjadi di banyak provinsi juga tak ada gerak cepat yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas.

Padahal insiden kecurangan atau pelanggaran pemilu akan berdampak pada kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu.

“Ini berkaitan dengan trust (kepercayaan) publik kepada penyelenggara pemilu makin terkikis,” imbuh Neni kepada BBC News Indonesia.

Sejumlah anggota KPU membakar kelebihan surat suara dan surat suara rusak saat pemusnahan di Gudang Logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/2/2024).

Sejumlah anggota KPU membakar kelebihan surat suara dan surat suara rusak saat pemusnahan di Gudang Logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah

Dugaan kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos menjadi temuan terbanyak ketiga DEEP Indonesia setelah kasus surat suara kurang dan tertukar.

Kasus surat suara telah dicoblos terjadi di delapan TPS, salah satunya di TPS 17, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.

Video berdurasi dua menit yang viral di media sosial tersebut memperlihatkan banyak surat suara Pilpres 2024 sudah ditusuk.

Informasi yang diperoleh DEEP Indonesia, surat suara yang tercoblos itu berjumlah 24 yang terdiri dari 7 surat suara untuk nomor urut 02 dan 17 surat untuk nomor 03.

Neni Nur Hayati, menyakini kasus serupa juga terjadi di wilayah lain.

Dari hasil investigasinya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, surat suara yang telah dicoblos itu ketahuan ketika petugas KPPS sedang mendistribusikan surat suara, kotak suara, dan lainnya.

Ia pun mendapat kabar bahwa “ada dugaan transaksional” dalam insiden ini yang dilakukan penyelenggara negara di tingkat atas untuk memenangkan salah satu calon.

Dia juga berkata, meski saat ini baru terlapor delapan kasus, tapi peristiwa kecurangannya tak bisa dianggap kecil.

“Ini kejadian luar biasa dan menjadi presiden buruk di Pemilu 2024.”

Massa yang tergabung dalam gabungan mahasiswa berbagai universitas di Kota Bandung melakukan upacara bendera setengah tiang saat menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). Mereka menolak dan mengutuk potensi kecurangan yang bisa terjadi pada Pemilu 2024.

Massa yang tergabung dalam gabungan mahasiswa berbagai universitas di Kota Bandung melakukan upacara bendera setengah tiang saat menggelar aksi di depan https://menghadapimu.com/Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). Mereka menolak dan mengutuk potensi kecurangan yang bisa terjadi pada Pemilu 2024.

Data Sirekap Real Count KPU Banyak Ngaco, Ini Penjelasan Ahli

Infografis, Daftar Penguasa Pemilu Sepanjang Sejarah RI

Penghitungan suara (real count) KPU masih terus berlangsung. Data diambil dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang di-input melalui aplikasi Sirekap.

Namun, banyak laporan bahwa proses pemasukan data (entry data) di aplikasi Sirekap yang dikembangkan KPU bermasalah. Secara teknis, Sirekap menggunakan teknologi AI untuk membaca pola tulisan tangan dari formulir Model C1-Plano.


Lalu, sistem Sirekap akan mengubah pola tulisan di kertas fisik menjadi data numerik digital. Namun, proses pemindaian (scan) data dari formulir Model C1-Plano banyak yang tak sesuai kenyataan lapangan.

Hal ini diketahui dari maraknya video laporan netizen di X yang memperlihatkan proses pemindaian data tak sesuai.

Ahli Data bernama Andi Pangeran kemudian membuat program proyek #JagaPemilu2024https://menghadapimu.com/ dengan akses terbuka (open source) untuk menganalisa data tak valid yang masuk penghitungan KPU.

AS Luncurkan Serangan ke Irak, Komandan Hizbullah Tewas

Pemimpin Hizbullah Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah muncul di layar saat ia berbicara kepada para pendukungnya dalam upacara untuk menghormati pejuang yang tewas dalam eskalasi baru-baru ini dengan Israel, di pinggiran selatan Beirut, Lebanon 3 November 2023. REUTERS/Mohamed Azakir

Pemimpin Hizbullah Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah muncul di layar saat ia berbicara kepada para pendukungnya dalam upacara untuk menghormati pejuang yang tewas dalam eskalasi baru-baru ini dengan Israel, di pinggiran selatan Beirut

Pasukan militer Amerika Serikat (AS) Pentagon menyatakan telah menyerang Irak, yang menewaskan seorang komandan Kataib Hizbullah, pada Rabu (7/2/2024).  Pentagon menyatakan tidak ada indikasi adanya korban sipil. Sumber keamanan setempat mengatakan komandan Hizbullah yang tewas adalah Abu Baqir al-Saadi. Al-Saadi terkonfirmasi tewas dalam serangan pesawat tak berawak (drone) AS terhadap sebuah kendaraan di Baghdad Timur, Irak.  “Pasukan (AS) melakukan serangan sepihak di Irak sebagai tanggapan atas serangan terhadap anggota militer AS, menewaskan seorang komandan Kataib Hizbullah yang bertanggung jawab merencanakan dan berpartisipasi langsung dalam serangan terhadap pasukan AS di wilayah tersebut,” katanya, dilansir Reuters,

Sumber terkait mengatakan bahwa serangan itu menewaskan 3 orang dan menyasar ke kendaraan yang digunakan oleh Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) Irak, sebuah badan keamanan negara yang terdiri dari puluhan kelompok bersenjata, banyak di antaranya dekat dengan Iran. Pejuang dan komandan Kataib Hizbullah adalah bagian dari PMF.  Sementara itu, Pentagon menyatakan bahwa 3 orang tentara AS tewas dalam serangan pesawat tak berawak di dekat perbatasan Yordania-Suriah,

Kelompok tersebut kemudian mengumumkan penghentian operasi militer terhadap pasukan AS di wilayah tersebut. Irak dan Suriah hampir setiap hari menyaksikan serangan balasan antara kelompok bersenjata garis keras yang didukung Iran dan pasukan AS yang ditempatkan di wilayah tersebut sejak perang Gaza dimulai pada Oktober lalu.  AS menyerang kelompok yang didukung Iran di Irak dan Suriah pada akhir pekan lalu. AS mengatakan itu hanya sebagai awalan terhadap pembalasan atas pembunuhan tiga tentaranya. Adapun serangan pesawat tak berawak (drone) AS menewaskan seorang komandan senior milisi di pusat Kota Baghdad, pada Januari lalu.  Serangan itu menurut Washington terjadi sebagai respons terhadap serangan pesawat tak berawakhttps://menghadapimu.com/ (drone) dan roket terhadap pasukannya. Pasukan khusus Irak bersiaga tinggi di Bagdad dan unit-unit lainnya dikerahkan di dalam Zona Hijau yang menampung misi diplomatik internasional termasuk Kedutaan Besar AS,

Ketua KPU terbukti ‘langgar kode etik’ karena loloskan Gibran sebagai cawapres – Apakah akan membatalkan pencalonannya?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi “peringatan keras terakhir” kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnya, karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Keputusan itu disampaikan ketuanya, Heddy Lugito dalam sidang putusan DKPP di Jakarta, Senin (05/02).

Putusan ini diambil setelah DKPP sebelumnya menerima aduan dari tiga orang tentang putusan KPU tersebut.

“Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian,” kata Heddy Lugito, dalam siaran langsung di YouTube DKPP.

DKPP juga menjatuhkan “sanksi peringatan keras” kepada enam Komisioner KPU, karena alasan yang sama.

Enam orang komisioner KPU itu adalah August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochamad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, serta Idham Holik.

Hasyim dinilai melanggar kode etik, karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres dalam aturan yang ada.

Aturan itu adalah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyanti mengatakan, putusan DKPP itu “tidak akan berdampak kepada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres”.

Hanya saja, menurut Khoirunnisa, putusan DKPP itu akan berdampak kepada penilaian publik tentang permasalahan proses pencalonan Gibran yang diawali dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bahwa memang pencalonan ini ada konflik kepentingannya, ada pelanggaran etiknya, dan ketika didaftarkan ke KPU pun juga ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya ada,” kata Khoirunnisa kepada BBC News Indonesia, Senin (05/02).

Walaupun demikian, lanjutnya, putusan DKPP ini tidak akan membatalkan pencalonan Gibran tersebut.

Alasannya, DKPP hanya menyidangkan perkara etik dari penyelenggara pemilu yaitu KPU.

“Jadi kalau bertanyaannya apakah ada dampak pada pencalonan Gibran atau tidak, ya tidak. Karena ‘kan DKPP itu tidak menyentuh pada ranah perbaikan, tata cara, prosedur penyelenggaraan pemilunya,” paparnya.

Tentang putusan DKPP yang memberikan sanksi “peringatan keras terakhir” kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnyaKhoirunnisa mengatakan, putusan seperti ini bukanlah yang pertama.

Cuma saja, menurutnya, sanksi seperti itu agaknya tidak memberikan efek jera kepada komisioner KPU.

Di sinilah, Khoirunnisa menuntut agar ada sanksi yang lebih tegas kepada Hasyim Asy’ari, misalnya memberhentikannya sebagai Ketua KPU.

Apa pertimbangan DKPP dalam putusannya?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari (tengah) menyampaikan sambutan sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Keterangan gambar,Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari (tengah) menyampaikan sambutan sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dalam pertimbangannya, DKPP mengatakan, KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Hal itu diperlukan, demikian putusan DKPP, agar Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 – selaku aturan teknis pilpres – dapat segera direvisi akibat dampak putusan MK.

“Para teradu baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau 7 hari setelah putusan MK diucapkan,” kata anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat membacakan putusan.

Menurut Wiarsa, dalam persidangan para teradu berdalih baru mengirimkan surat pada 23 Oktober 2023, karena DPR tengah dalam masa reses.

Namun demikian, ujar Wiarsa, alasan dari KPU terkait keterlambatan permohonan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK, “tidak tepat”.

“DKPP berpendapat dalih para teradu terbantahkan karena dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengar pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan Ayat 7 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,” jelasnya.

Selain itu, kata Wiarsa, DKPP juga menganggap tindakan para komisioner KPU yang terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik, sebagai tindakan yang “tidak tepat” dan “menyimpang dari Peraturan KPU”.

“Para teradu seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi a quo karena telah terjadi perubahan terhadap syarat capres-cawapres untuk tahun 2024,” ujar Wiarsa.

Siapa yang harus menjalankan putusan DKPP?

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Keterangan gambar,Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Untuk itulah, DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan ini.

Mereka juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan tersebut.

Seperti dilaporkan Kompas.com, ada empat aduan terhadap komisioner KPU terkait perkara etik pencalonan Gibran sebagai cawapres

Empat perkara itu diadukan oleh Demas Brian Wicaksono, Iman Munandar B, P.H. Hariyanto, serta Rumondang Damanik.

Pada 25 Oktober 2023, KPU telah menerima menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran.

Padahal, seperti dilaporkan Kompas, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, yang ketika itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun.

Disebutkan, KPU berdalih bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan Wali Kota Solo berusia 36 tahun itu, ungkap Kompas.

Walau demikian, pada akhirnya, KPU kemudian mengubah persyaratan capres-cawapres, dengan merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Namun demikian, revisi itu baru ditandatangani pada 3 November 2023..

Apa reaksi Ketua KPU atas putusan DKPP?

Dihubungi wartawan, Ketua KPU Hasyim Asy’arimengatakan dirinya tidak dalam posisi mengomentari putusan DKPP tersebut.

“Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP,” katanya usai rapat dengan Komisi II DPR, Senin (05/02).

“Karena semua komentar, catatan argumentasi sudah kami sampaikan pada saat persidangan,” tambahnya.

KPU – sebagai teradu – https://menghadapimu.com/selama ini selalu mengikuti proses persidangan di DKPP, katanya lebih lanjut.

Mereka juga mengaku telah memberikan keterangan dan bukti kepada DKPP.

“Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan,” ungkapnya.

Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si ‘anak kandung reformasi’ di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi

Presiden Joko Widodo

Selama dua periode memimpin Indonesia, para ekonom sepakat bahwa Presiden Joko Widodo berhasil memperbanyak infrastruktur dan gencar menggaet investasi. Namun warisan Jokowi di bidang pembangunan itu harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi, kata pakar politik dan pegiat HAM.

Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat “peringatan keras” dari para akademisi, mahasiswa, hingga ekonom lantaran dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024.

Bagaimana Jokowi – si “anak kandung reformasi” – yang dulu digadang-gadang sebagai “harapan baru” bagi Indonesia, justru disebut mewarisi kemunduran demokrasi dan HAM?

Joko Sugiyarto, 59, masih ingat betul bagaimana Jokowi – ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo – mendekati para pedagang kaki lima (PKL) agar mau direlokasi dari Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Semanggi pada 23 Juli 2006.

Para PKL ini hendak direlokasi sejak 1998 pada era Wali Kota Imam Soetopo. Rencana itu selalu ditolak. Begitu pula pada era wali kota berikutnya, Slamet Suryanto.

Tetapi di tangan Jokowi, para pedagang yang awalnya menolak keras direlokasi – termasuk Joko – akhirnya melunak.

“Kalau wali kota sebelumnya hanya ngasih edaran bahwa besok ada rencana pemindahan, tapi setelah ditengok teman-teman [tempatnya] itu jelek kayak kandang kambing, tidak manusiawi, jadi teman-teman menolak,” kenang Joko ketika ditemui wartawan Fajar Shodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Menurut Joko, para pedagang diajak berdialog hingga puluhan kali. Mulai dari jamuan makan siang hingga dilibatkan dalam rapat dengan berbagai instansi untuk membahas rencana detail relokasi.

“Ketika dengan Pak Jokowi banyak pendekatan humanis tadi. Semua alat negara dilibatkan sampai tingkat RT untuk mengajak teman-teman pedagang sampai 100 persen mau semua,” kenangnya.

Joko Sugiyarto, salah satu pedagang kaki lima yang direlokasi oleh pemerintahan Jokowi di Solo

Joko Sugiyarto, salah satu pedagang kaki lima yang direlokasi oleh Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo

“[Kami] dikasih pemahaman bahwa kalau ada relokasi itu, teman-teman pedagang akan dimanusiakan.”

“Misalnya dikasih pasar, nanti pedagang disuruh ngasih nama sendiri, warna cat kios pasarnya pilih sendiri, nanti dikasih alat transportasi [umum] dari berbagai arah, terus disosialisasikan kepada masyarakat agar langsung pulih [kembali ramai].”

Relokasi ratusan PKL itu akhirnya berjalan bak perayaan. Pemerintah Kota Solo menggelar kirab budaya bersama para pedagang, prajurit Keraton Surakarta, dan prajurit Pura Mangkunegaran. Jokowi bersama wakil wali kota FX Rudy turut serta dalam kirab itu.

Menurut Joko, suasana begitu meriah. Kisah sukses relokasi PKL itu kemudian melegenda

Joko Sugiyarto, salah satu pedagang kaki lima yang direlokasi oleh pemerintahan Jokowi di Solo

Para pedagang mulanya menolak direlokasi. Namun setelah puluhan kali dialog, mereka akhirnya bersedia

Jokowi identik dengan blusukan, istilah dalam bahasa Jawa yang berarti turun langsung ke lapangan untuk mendengar persoalan yang dihadapi masyarakat.

Gaya blusukan ini pula yang membuatnya dikenal dan menjadi populer. Dia dianggap sebagai pemimpin “yang merakyat” dan mau mendengar masyarakat.

Pencapaian Jokowi di Solo membuatnya mulai dilirik di pentas politik yang lebih besar. Dia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012, meski tugasnya di Solo belum tuntas.

Baru dua bulan dilantik, pemerintahan Jokowi menghadapi persoalan klasik yang tak pernah tuntas di ibu kota: banjir.

Sejumlah titik di pusat ibu kota tergenang usai hujan deras menjelang akhir 2012, salah satunya Bundaran Hotel Indonesia.

Jokowi kemudian datanghttps://menghadapimu.com/ ke Jalan MH Thamrin pada 26 Desember 2012 untuk mengecek saluran pembuangan air di area itu.

75 Tahanan Korupsi KPK Bakal Ikut Mencoblos Pada Pemilu 2024.

Sebanyak 75 orang tahanan KPK akan mengikuti pencoblosan presiden-wakil presiden serta calon anggota legislatif pusat dan daerah, Rabu (14/2/2024).

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya (kanan) bersama sejumlah tersangka lainnya dengan berbaju tahanan KPK digiring petugas untuk dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/4/2023). KPK menetapkan dan menahan 10 orang tersangka yang terjaring kegiatan tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat J

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya (kanan) bersama sejumlah tersangka lainnya dengan berbaju tahanan KPK digiring petugas untuk dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/4/2023). KPK menetapkan dan menahan 10 orang tersangka yang terjaring kegiatan tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat J

Sebanyak 75 orang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengikuti pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) presiden-wakil presiden serta calon anggota legislatif pusat dan daerah, Rabu (14/2/2024). KPK bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi para tahanan lembaga antirasuah itu guna melakukan pencoblosan surat suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pekan depan. Pencoblosan bagi para tahanan KPK itu akan diselenggarakan di dua lokasi yaitu Rutan Gedung Merah Putih Kavling K4 dan Rutan Cabang Puspomal. Para tahanan di rutan K4, Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi Kavling C1 dan Pomdam Jaya akan mencoblos di K4, sedangkan lainnya akan mencoblos di rutan cabang Puspomal. “Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan KPU pada Juni 2023 berjumlah 88 orang, sedangkan saat ini jumlah Tahanan KPK berjumlah 75 orang [67 orang di K4, C1, dan Guntur; serta 8 orang di Puspomal],” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, dikutip Kamis (8/2/2024).

Pencoblosan akan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, yang selanjutnya akan dilakukan penghitungan suara. Anggota KPPS yang disiagakan berjumlah tujuh orang yakni dari warga sekitar dan petugas rutan. Ali menyebut pemberian fasilitas bagi para tahanan untuk mencoblos pada 14 Februari merupakan bentuk komitmen KPK dalam menjamin hak-hak dasar bagi mereka.

“Di mana Tahanan sebagai warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujarnya. Berdasarkan catatan Bisnis, beberapa tahanan kasus dugaan korupsi saat ini masih dalam mendekam di rutan cabang KPK. Para tahanan itu masih berstatus tersangka atau menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namun belum mencapai putusan berkekuatan hukum tetap. Salah satu tahanan KPK yang saat ini masih mendekam di rutan cabang yakni mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpohttps://menghadapimu.com/. Syahrul atau SYL juga merupakan politisi Partai Nasdem.

Mahfud Sindir Pimpinan Partai Dikendalikan: Seperti Bebek, Petugas Oligarki!

Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyindir para pemimpin partai politik yang mau dikendalikan. Dia mengibaratkan mereka seperti bebek yang dipegang lehernya. Sindiran itu Mahfud sampaikan dalam acara Tabrak Prof! di Yogyakarta pada Senin (5/2/2024) malam. Saat itu, dia menjawab keresahan seorang warga yang merasa pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD kerap diidentikkan dengan petugas partai yang bernuansa negatif. Meski demikian, Mahfud membantah tudingan tersebut. Menurutnya, Ganjar-Mahfud merupakan petugas pelaksana amanat konstitusi yang diberikan oleh partai politik. “Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terikat oleh arahan partai,” jelas Mahfud seperti yang disiarkan kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (5/2/2024). Mantan Menko Polhukam ini menegaskan ingin menegakkan supremasi hukum. Mahfud yakin, tidak ada partai politik yang mau hukum disepelekan. Dia pun mencontohkan partai politik yang mengusung Ganjar-Mahfud yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo. Mahfud meyakini, semua pimpinan partai politik itu tidak bisa dikendalikan pihak lain.

“Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek, dikendalikan. Iya kan?” katanya membandingkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meyakini, hanya PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo yang tidak bisa dikendalikan penguasa. Bahkan, dia menuding paslon lain hanya akan menuruti keinginan para pemilik modal. “Yang lain seperti bebek, https://menghadapimu.com/dipegang lehernya. Ini [Ganjar-Mahfud] yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki,” tutup Mahfud.

Jaksa peras keluarga tersangka narkoba, ICJR sebut kasus penyalahgunaan narkotika sudah lama jadi ‘ladang uang’ aparat

Jaksa di Kejaksaan Batu Bara berinisial EKT diduga melakukan pemerasan kepada ibu tersangka kasus narkotika.
Keterangan gambar,Jaksa di Kejaksaan Batu Bara berinisial EKT diduga melakukan pemerasan kepada ibu tersangka kasus narkotika.

Caranya beragam mulai dari tawar-menawar pasal, usulan untuk direhabilitasi, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, kata ICJR.

Untuk kasus di Sumatera Utara, jaksa EKT diduga memeras keluarga korban sebesar Rp80 juta agar tersangka bebas dari tuduhan.

Perkembangan terkini, Kejaksaan Agung telah mencopot pelaku untuk diperiksa. Jika terbukti melakukan tindak pidana, akan diproses hukum.

Beberapa waktu lalu, sebuah video yang merekam percakapan antara seorang jaksa di Kejaksaan Batu Bara berinisial EKT dengan seorang ibu tersangka kasus narkoba.

Di situ, jaksa dan sang ibu terdengar sedang ‘tawar-menawar uang penanganan’ agar anaknya bebas dari sangkaan kepemilikan narkoba.

Si ibu yang diketahui merupakan guru Sekolah Dasar di Kabupaten Batu Bara mengaku, dia tidak mempunya uang sebesar Rp80 juta seperti yang diminta jaksa tersebut.

Dia hanya bisa memberikan tambahan Rp5 juta pada hari itu, setelah beberapa kali menyetor uang hingga sebesar Rp30 juta.

“Saya kasih lunas ini adanya Rp5 juta saya kirim. Pertama sama ibu Rp20 juta kan, tambah Rp5 juta lagi, sekarang tambah Rp5 juta. Jadi Rp30 juta,” ujar ibu tersangka kepada jaksa.

Mendengar pernyataan ibu itu, jaksa EKT nampak kecewa.

Kayak mana kubilang, ini kubantu bu,” kata jaksa EKT.

Ibu tersangka narkotika lantas menyerahkan uang ratusan ribu kepada jaksa tersebut sembari menangis.

Jaksa EKT diduga terima suap Rp30 juta

BNN mengungkap kasus TPPU kejahatan narkotika yang dilakukan mantan narapidana kasus narkotika berinisial MW selama berada di dalam Lapas Kerobokan Bali
Keterangan gambar,BNN mengungkap kasus TPPU kejahatan narkotika yang dilakukan mantan narapidana kasus narkotika berinisial MW selama berada di dalam Lapas Kerobokan Bali

Kuasa hukum korban dugaan pemerasan, Tomy Faisal, berkata anak korban MR ditangkap pada 12 Januari 2023 atas tuduhan kepemilikan narkoba sebesar 1,6 gram sabu.

Korban lantas menceritakan kasus penangkapan sang anak ke Aiptu FZ yang bertugas di Polres Batu Bara yang merupakan tetangganya.Tomy mengatakan, korban juga diduga diperas oleh anggota penyidik Polres Batu Bara berinisial DS.Ketika itu, korban dimintai uang Rp3 juta pada 15 Januari 2023 -yang disebut untuk mengamankan sepeda motor MR.”Karena anak korban ditangkap saat membawa sepeda motor. Kalau tidak diurus nanti bisa disita negara, dianggap terlibat, jadi dikasih Rp3 juta,” jelas pengacara korban Tomy Faisal.

Kemudian pada 12 Maret 2023, Bripka DS dan penyidik lainnya yaitu Aipda DI, kembali meminta uang Rp10 juta kepada korban supaya anak MR dikenakan pasal 127 atau pengguna narkotika.

“Ibu [korban] ini bingung dari polisi pertama [Aiptu FZ] katanya pecah berkas, sudah dikasih Rp8 juta, penyidik ini bilang, ‘Kami tidak mau tahu kan kami penyidiknya’,” ujar Tomy.

“Pokoknya kami minta Rp10 juta,” sambungnya.

Tomy berkata, pihaknya telah melaporkan polisi tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara.

Namun demikian, tuduhan pemerasan oleh penyidik itu disangkal Kapolres Batu Bara, Jose DC Fernandes. Ia berkukuh bahwa penyelidikan kasus tersebut telah sesuai prosedur.

Adapun Kejaksaan Agung menyebut telah mencopot jaksa EKT yang diduga melakukan pemerasan.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, pun telah meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara agar memproses hukum EKT.

“Kalau dalam pemeriksaan pengawasan ditemukan unsur tindak pidana pemerasan atau permintaan sejumlah uang, nanti akan diarahkan ke tindak pidana,” imbuh Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan.

Mengapa terjadi pemerasan?

Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Girlie Ginting, berkata pemerasaan oleh aparat penegak hukum kepada pengguna narkotika sudah menjadi rahasia umum.

Pemerasan dapat terjadi di setiap tahapan proses hukum. Mulai dari penangkapan, penyelidikan, tuntutan, hingga vonis hakim.

Di proses penangkapan dan penyelidikan, polisi disebut kerap membuka peluang negosiasi dengan menjerat pengguna dengan pasal di UU Narkotika yang ancaman hukumannya berat.

Seperti pasal 112 dan 114 yang menyasar bandar, pengedar, atau kurir dengan ancaman hukumannya 12 tahun penjara.

Padahal semestinya pengguna narkotika dikenakan pasal 127 yakni sanksi rehabilitasi.

Di tahap penuntutan, jaksa disebut menawarkan pengubahan pasal yang didakwakan.

Petugas merapikan barang bukti narkotika berupa sabu saat pengungkapan kasus narkotika di Polrestabes Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/5/2023).
Keterangan gambar,Petugas merapikan barang bukti narkotika berupa sabu saat pengungkapan kasus narkotika di Polrestabes Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/5/2023).

Lalu di persidangan, hakim diduga memberi tawaran pengguna narkotika apakah mau dikenakan vonis ringan atau berat. Padahal Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2010 yang menjadi panduan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba.

Yang mana, pecandu harus dijatuhkan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

“Tidak banyak yang menggunakan SEMA itu, bahkan hakim jarang merujuk surat edaran tersebut,” jelas Girlie kepada BBC News Indonesia, Selasa (16/05).

“Hal itu memberi ruang untuk aparat memanfaatkan pengguna menjadi ladang uang.”

Itu mengapa, ICJR mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi UU Narkotika yang menurut mereka “sangat represif” kepada pengguna lantaran kerap memenjarakan penyalahguna narkoba.

Sehingga dampaknya, penjara kelebihan kapasitas.

Data ICJR pada 2022 menunjukkan, tindak pidana narkotika dan pidana umum menjadi dua kasus yang memenuhi penjara di Indonesia.

Dalam revisi UU narkotika, salah satu yang didorong ICJR adalah dekriminalisasi pengguna narkoba.

“Jadi kalau ada pengguna yang menggunakan narkotika di bawah ambang batas tertentu akan diserahkan ke tenaga kesehatan untuk diperiksa. Intinya pengguna sebisa mungkin menghindari pendekatan hukum,” sambung Girlie.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan Kemenkes akan direkomendasikan pengobatan yang diperlukan.”

Menurut Girlie, dekriminalisasi menjadi satu-satunya solusi menghilangkan praktik pemerasaan oleh aparat penegak hukum kepada pengguna narkotika.

Lebih dari itu, tanpa ada perubahan kebijakan peredaran gelap narkotika sulit dihentikan.

“Kalau hanya berfokus pada penegakan hukum, perdagangan narkotika atau pasar peredaran gelap akan terus berada di tangan sindikat.”

Politisasi bansos dinilai kian masif jelang Pilpres 2024 – ‘Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden’

Jokowi bantuan pangan
Keterangan gambar,Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi (kedua kiri) dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) berdialog dengan warga penerima manfaat saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Serang, Banten, Senin (8/12/2024).

Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dinilai kian masif menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara. Meski telah memberi imbauan agar kepala negara tidak keluar jalur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diharapkan bersikap lebih tegas.

Pada Rabu sore, 25 Oktober 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya mengantisipasi tiga hal yang dapat mengusik perekonomian domestik: ketidakpastian ekonomi global, perlambatan ekonomi China, dan dampak fenomena El Nino.

El Nino telah memicu kekeringan yang berujung pada gagal panen dan melonjaknya harga beras, kata Sri Mulyani saat konferensi pers kinerja APBN per September 2023.

Karena itu, pemerintah mengimpor beras untuk menjaga stok dan memberikan bantuan sosial atau bansos untuk meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Tadinya, pemerintah hanya berencana menyalurkan bantuan beras 10 kilogram untuk setiap 21,3 juta keluarga pada periode Maret-Mei dan September-November 2023.

Namun, karena El Nino berlarut-larut, pemerintah memperpanjang periode penyaluran beras tahap dua hingga Desember dengan tambahan anggaran Rp2,67 triliun.

Selain itu, pemerintah menyisihkan Rp7,52 triliun untuk bantuan langsung tunai atau BLT bagi 18,8 juta keluarga, yang akan didistribusikan pada November-Desember. Setiap keluarga bakal menerima Rp400.000 per dua bulan.

“APBN perlu memberikan perlindungan dengan penebalan bansos,” kata Sri Mulyani.

Jika ditotal, alokasi anggaran perlindungan sosial untuk 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran 2023 yang sebesar Rp 433 triliun.

Bahkan tetap lebih tinggi jika dibandingkan pada masa pandemi Covid-19, yaitu Rp468,2 triliun (2021) dan Rp460,6 triliun (2022).

Prabowo bantuan sosial
Keterangan gambar,Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menyerahkan bantuan saat kunjungan kerja di Blora, Jawa Tengah, Kamis (18/1/2024).

Saat sesi tanya-jawab, wartawan bertanya kepada Sri Mulyani soal “kebijakan populis” yang akan digelontorkan pemerintah di tahun politik 2024.

Sri Mulyani menjawab, semua bisa dicek di APBN 2024 yang telah disahkan menjadi undang-undang.

Pertanyaan tersebut relevan karena pada hari yang sama, hanya dua jam sebelum konferensi pers Sri Mulyani, pasangan Prabowo dan Gibran resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024.

Prabowo adalah menteri pertahanan. Gibran adalah anak sulung Jokowi yang menjabat wali kota Surakarta.

Jejak politisasi bansos

  • Pada 6 November 2023, nama-nama tim kampanye nasional Prabowo-Gibran diumumkan. Ada dua menteri dan dua wakil menteri aktif di sana. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor; dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni.
  • Pada 21 November 2023, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 53/2023 yang membuat Prabowo dan Gibran tak perlu mundur dari jabatan masing-masing sebagai menteri dan wali kota meski telah masuk bursa Pilpres 2024.
  • Pada 22 November 2023, saat menyalurkan bantuan beras di Biak Numfor, Papua, Presiden Jokowi mengumumkan akan memperpanjang kembali periode bantuan tersebut dari Desember 2023 hingga Maret 2024 untuk “menjaga stabilitas harga”.
  • Pada 15 Desember 2023, saat menyalurkan bantuan beras di Pekalongan, Jawa Tengah, kepala negara mengumumkan akan menaikkan jumlah keluarga penerima bantuan beras di 2024 dari 21,3 juta menjadi 22 juta.
  • Gencarnya penyaluran bantuan beras dan BLT El Nino inilah yang lantas digaungkan Zulkifli, yang juga menjabat ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023.

“Yang kasih bansos sama BLT siapa?” tanya Zulkifli kepada para peserta acara, seperti terlihat di video yang banyak beredar di media sosial dan televisi nasional. Audiens lantas membalas, “Pak Jokowi!”

“Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi,” kata Zulkifli. “Makanya kita dukung Gibran. Cocok?”

  • Pada 9 Januari 2024, saat sidang kabinet di Istana Negara, Jokowi mengumumkan kembali perluasan program bansosnya. Kali ini, bantuan beras dan BLT El Nino sama-sama diperpanjang penyalurannya hingga Juni 2024.
  • Selewat enam hari, pada 15 Januari 2024, giliran Airlangga yang menggunakan “kartu bansos” saat menemui keluarga penerima bantuan beras di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

“Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino untuk dilanjutkan sampai bulan Juni,” kata Airlangga, yang juga ketua umum Partai Golkar.

“Terima kasih nggak, Bu, sama Bapak Presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara, ‘Terima kasih, Pak Jokowi.’ Tolong direkam. Bisa?”

Padahal, alasan penyaluran bantuan beras dan BLT untuk mengantisipasi dampak El Nino sudah tak relevan saat ini, kata Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Apalagi, katanya, musim hujan telah dimulai sejak November lalu.

“Sekarang sudah mulai masa tanam padi juga dan, sebentar lagi, bulan Maret itu sudah mulai panennya,” kata Dwi.

airlangga bansos
Keterangan gambar,Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan kepada petani sawit saat temu wicara di Desa Sialang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (26/1/2024)
  • Seakan mengantisipasi pertanyaan semacam ini, pemerintah mengumumkan skema BLT baru pada Senin, 29 Januari 2024.

Pertama, namanya berubah dari BLT El Nino menjadi BLT Mitigasi Risiko Pangan, kata Airlangga saat konferensi pers.

Periode BLT pun dipersingkat menjadi hanya tiga bulan hingga Maret 2024, sebelum penerapannya dievaluasi kembali.

Lalu, bantuan untuk jatah tiga bulan sebesar Rp600.000 akan langsung disalurkan seluruhnya di Februari, di bulan pelaksanaan pemilu.

“Memang ada indikasi tingkat politisasi bansos yang semakin masif di 2024, walaupun diklaim itu bukan politisasi bansos, tetapi program yang memang sudah dianggarkan dan berjalan,” kata Titi Anggraini, dosen hukum pemilu Universitas Indonesia.

“Keterlibatan pejabat publik berlatar belakang politik itu dalam penalaran yang wajar memang punya intensi untuk mendapatkan insentif atau berkah elektoral.”

Apa masalahnya?

Menurut Titi Anggraini, Presiden Jokowi dan para menterinya seharusnya bisa memisahkan kerja-kerja pelayanan publik dengan kampanye. Cara paling mudah, menurutnya, adalah dengan mengambil cuti.

Dengan mengambil cuti, para pejabat publik bisa meminimalkan penyalahgunaan fasilitas jabatan dan sumber daya negara, tegas Titi.

“Problemnya adalah mereka tidak melakukan cuti, lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya unjuk publik, kegiatan-kegiatan dengan pelibatan massa besar dalam kapasitas mereka sebagai pejabat publik dengan menggunakan sumber daya negara,” jelas Titi.

Akhirnya, publik pun curiga ada kecurangan politik yang berpotensi merugikan pasangan calon tertentu, kata Aisah Putri Budiatri, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Angga Putra Fidrian, juru bicara tim pemenangan pasangan capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar, mengatakan bansos semestinya diberikan atas nama rakyat, bukan pihak tertentu.

Ia bilang, sebenarnya aturan mainnya sudah jelas: presiden boleh berkampanye, tapi harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

“Program bansos itu kan fasilitas negara. Jadi ya harusnya KPU dan Bawaslu sebagai wasit itu tegas terhadap aturan yang mereka buat sendiri,” kata Angga.

Di sisi lain, Viva Yoga Mauladi, juru bicara tim kampanye Prabowo-Gibran, mengatakan program bansos telah lama diagendakan dan tidak berhubungan dengan Pilpres.

Tuduhan terkait politisasi bansos, menurutnya, hanyalah narasi yang dibangun untuk mendiskreditkan Prabowo-Gibran.

“Justru kami ingin agar bansos tidak dipolitisasi,” cetus Viva.

“Bansos ini hak rakyat, milik rakyat, dari pajak rakyat. Sudah, disebar aja seluruhnya sesuai dengan mekanisme yang ada di APBN.”

Apakah politisasi bansos efektif mendongkrak elektabilitas?

Sulit untuk mengukur dampak politisasi bansos di lapangan, kata Aisah Putri Budiatri, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Namun, kata Aisah, praktik semacam ini tetap berpotensi memengaruhi pilihan publik, terutama para pemilih bimbang atau undecided voters yang jumlahnya relatif besar.

Survei Litbang Kompas pada Desember 2023 menunjukkan, 28,7% responden masih belum menentukan pilihannya untuk pemilihan presiden mendatang.

Sebanyak 40,3% dari seluruh pemilih bimbang itu berasal dari kelas menengah bawah, sementara 40% dari kelas bawah. Sisanya dari kelas menengah atas dan atas.

“Politisasi bansos ini kan perilaku politik yang tidak baru,” kata Aisah.

“Ketika itu terus direplikasi, artinya dia sebelumnya punya efek dalam memengaruhi perolehan suara atau masuknya dukungan baru dalam pemilu.”

Apalagi belakangan Jokowi rajin menyalurkan bansos di berbagai daerah di Jawa Tengah, termasuk menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar di Blora dan bantuan Rp8 juta per hektare untuk petani gagal panen di Grobogan di Januari.

Bansos
Keterangan gambar,Petugas memotret warga dari keluarga penerima manfaat mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat penyaluran bantuan sosial tahap II di Medan, Sumatera Utara, Minggu (3/12/2023).

Menurut survei Centre for Strategic and International Studies pada Desember 2023, elektabilitas pasangan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD menyentuh 43,5% di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Sementara itu, elektabilitas Prabowo dan Gibran di sana tercatat hanya 36,5%.

“Ada tendensi untuk ‘menghapus’ jejak Ganjar di Jawa Tengah, dan kita tahu ada irisan antara pemilih PDI-P, pemilih Jokowi, dan pemilih Ganjar,” kata Aisah.

“Karena ada gagasan tentang pemilu satu putaran, ini menggencarkan semua elemen untuk kemudian bekerja supaya benar-benar bisa terlaksana gagasan itu.”

Juru bicara tim pemenangan Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengatakan pihaknya “tidak terlalu ambil pusing” dengan langkah Jokowi.

“Kami tidak punya keraguan sedikit pun terkait dominasi ‘banteng’ di Jawa Tengah,” kata Chico, sembari menambahkan bahwa timnya mendukung program bansos pemerintah yang memang merupakan hak rakyat.

“Kami hanya berharap tidak ada politisasi.”

Bagaimana sikap Bawaslu?

Bawaslu telah mengimbau langsung Presiden Jokowi agar tetap berada di koridor yang semestinya, kata Totok Hariyono, anggota Bawaslu.

“Walaupun secara spesifik tidak menyebutkan bansos, tapi Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden, juga termasuk pejabat negara, agar tidak melakukan tindakan yang melanggar larangan kampanye atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” kata Totok pada BBC News Indonesia, Senin (29/1).

“Sebagai negarawan, tentu [presiden] sudah sangat memahami tentang etika bernegara.”

Menurut Egi Primayogha, koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, seharusnya Bawaslu bisa lebih keras menyikapi politisasi bansos atau, setidaknya, memaksimalkan peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sentra Gakkumdu, yang berisikan anggota Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian, bertugas mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan.

“Kalau Bawaslu sebagai tumpuan tidak punya nyali, kecurangan pemilu melalui politisasi bansos akan semakin meluas,” kata Egi.

“Praktik lancung itu pada akhirnya hanya merugikan warga karena anggaran publik diselewengkan untuk menguntungkan pihak tertentu.”

Titi Anggraini juga menilai Bawaslu tidak tegas. Apalagi, Bawaslu sebagai pengawas punya tanggung jawab untuk memastikan berjalannya pemilu yang jujur dan adil bagi semua kontestan yang terlibat, katanya.

Setidaknya, menurut Titi, Bawaslu bisa melakukan diseminasi masif kepada publik soal pelarangan politisasi bansos atau bahwa bantuan yang disalurkan adalah hak rakyat yang tidak ada urusannya dengan partai politik atau paslon tertentu.

“Bawaslu itu memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu,” kata Titi.

“Pengawasan dan penegakan hukum itu harus hadir.”

Mengapa Megawati Sukarnoputri belum merestui pengunduran sejumlah menteri PDIP dari kabinet Presiden Jokowi?

Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo (kanan) bersiap menyampaikan pidato politiknya saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan
Keterangan gambar,Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo (kanan) bersiap menyampaikan pidato politiknya saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan.

Pada Selasa (23/01), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan Megawati menolak permintaan dari sejumlah kader yang menjabat sebagai menteri untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

“Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke ibu Mega terkait situasi [politik], tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” kata Hasto kepada awak media, seperti dikutip oleh Kompas.com.

Hasto menjelaskan bahwa menteri-menteri siap mengundurkan diri setelah melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diangkat sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu [Megawati] stabilitas pemerintahan itu sangat penting,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengatakan ada potensi “pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan keguncangan politik itu”.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD merupakan salah satu menteri yang berencana mundur.
Keterangan gambar,Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD merupakan salah satu menteri yang berencana mundur.

Meski begitu, Hasto mengatakan Mahfud MD akan menentukan momentum yang tepat untuk mundur dengan melihat perkembangan situasi politik yang terjadi.

“Itu nanti ada beberapa resultante politik, kami mencermati hari-hari ke depan.

“Ketika situasionalnya memburuk ya tentu saja Prof Mahfud bisa bersama Pak Ganjar dalam momentum yang tepat bisa mengambil suatu keputusan yang tegas,” kata Hasto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan dirinya hendak mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.

“Saya berencana mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” ujar Mahfud dalam acara “Tabrak Prof!” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam, seperti diberitakan Kompas.com.

Mahfud menyampaikan salah satu alasan yang membuatnya ingin mengundurkan diri adalah agar dapat leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari jabatannya.

“Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).

Apakah keputusan Megawati tidak ingin menteri mundur murni demi kepentingan negara?

Pengamat politik BRIN, Devi Darmawan, menjelaskan bahwa dari pandangan Megawati, jika Mahfud MD keluar dari kabinet Jokowi dikhawatirkan akan timbul “efek bola salju“ yang diikuti mundurnya beberapa menteri dari pemerintahan Jokowi.

Namun, tidak bisa dielakkan juga bahwa Megawati memperhitungkan dampak keputusan itu terhadap masa depan partai berlambang banteng tersebut.

“Menurut saya sah-sah saja karena memang arah dan kebijakan partai politik menjadi domainnya ketua partai dan tentu saya yakin PDIP sudah punya kalkulasi-kalkulasi untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

“Jangka pendek untuk kemenangan elektoral, jangka panjang untuk demokrasi kita terkait keputusan Mahfud MD yang hendak hengkang dari kabinet Jokowi saat ini,“ ungkap Devi kepada BBC News Indonesia pada Kamis (25/01).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan) mengatakan Megawati belum merestui sejumlah menteri mundur dari jabatan.
Keterangan gambar,Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan) mengatakan Megawati belum merestui sejumlah menteri mundur dari jabatan.

Devi memperkirakan Megawati juga memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan posisi PDIP di dalam pemerintah, sehingga ia belum memberikan restunya untuk mundur dari kabinet yang sekarang menjabat.

“Jadi ada upaya PDIP untuk tetap melembagakan check and balance terhadap presiden dengan tetap meletakan wakil-wakilnya di situ,“ ungkap Devi.

Namun, karena Mahfud bukan merupakan kader PDIP, Devi mengatakan ia bisa saja tetap mundur meski Megawati belum memperbolehkan kader-kader partainya mundur dari jabatan menteri.

Sebab, Mahfud sendiri mengawali kariernya sebagai politisi dan menteri yang tidak terikat dengan partai manapun. Sehingga, meski ia menjadi cawapres dalam kubu PDIP, sebetulnya ia tidak bisa dikatakan kader PDIP.

“Itu akan menjadi titik awal kita untuk melihat apakah Mahfud MD patuh atau tidak dengan PDIP,“ sebutnya.

Politisi senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan anggapan bahwa Megawati belum merestui mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam masih sekadar interpretasi.

“Sehingga untuk kepastian, tanya langsung ke Pak Hasto,“ katanya.

BBC New Indonesia telah berusaha menghubungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan masih belum memberikan tanggapan.

Andreas kemudian menegaskan bahwa jika para menteri mundur akan menimbulkan “turbulensi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah“.

Apakah ada kekhawatiran posisi menteri-menteri PDIP akan diisi oleh kubu Prabowo-Gibran?

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, mengatakan jika menteri-menteri PDIP memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Jokowi, maka ada kemungkinan posisi mereka dapat diisi oleh sosok-sosok dari kubu Prabowo-Gibran yang memihak Jokowi.

“Kemungkinan besar tentu saja yang punya pengaruhnya pak presiden. Dan gantinya pasti orang-orang yang pro dengan kebijakannya beliau. Kalau tidak pro ya tidak akan dipakai,” kata Adam.

Namun, ia tidak menilai bahwa PDIP akan dirugikan jikalau kursi-kursi pemerintahan yang kosong akhirnya diisi oleh kader-kader dari kubu Prabowo. Sebab, menurut Adam, basis perolehan suara PDIP masih cukup kuat.

“PDIP itu sudah terlanjur besar partainya karena Jawa Tengah itu kandang banteng. Calon-calonnya juga kebanyakan calon PDIP. Oleh karena itu yang menjangkau pemilih itu kebanyakan orang PDIP, maka suaranya juga masih relatif,” ucapnya.

Jokowi mengatakan bahwa presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”
Keterangan gambar,Prabowo Subianto (kiri) berdiri samping Presiden Jokowi (tengah). Jokowi mengatakan bahwa presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”

Meski begitu, ia melihat elektabilitas PDIP kini memiliki kecenderungan menurun “sedikit-sedikit”.

Menurut hasil survei Indikator Politik yang digelar pada 10 sampai 16 Januari 2024, elektabilitas PDIP berada pada angka 20,3%, unggul dari Partai Gerindra yang di urutan kedua dengan elektabilitas 16,4%.

Sementara, pengamat politik BRIN Devi Darmawan mengatakan bahwa PDIP tidak terlalu khawatir akan ada sosok lain yang menggantikan posisi Mahfud MD demi memperbesar dukungan bagi kabinet Jokowi. Sebab, sisa periode pemerintahannya terlalu singkat untuk membawa dampak signifikan.

Namun jika Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya sedangkan Prabowo tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan, hal tersebut berpotensi mendongkrak elektabilitas paslon 03 dan menurunkan elektabilitas paslon 02.

“Sehingga ini bisa berimbas baik kepada citra dirinya tapi juga bisa menjadi negatif bagi paslon 02 karena tidak memiliki hal yang dimiliki Mahfud. Tidak memiliki penghargaan terhadap etika dan hukum yang ditampilkan oleh Mahfud MD.

Karena kita tahu agak tidak mungkin kalau paslon 02 keluar dari kabinet,” kata Devi.

Direktur juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, menolak untuk menanggapi pernyataan Hasto tentang Megawati. Namun, ia mempertanyakan motif Mahfud MD dalam keputusannya untuk mundur sebagai menteri.

“Kalau motifnya supaya tidak ada abuse of power. Biar tidak ada penyimpangan kekuasaan. Kenapa tidak dilakukan dari awal pada saat pendaftaran paslon?” kata Viva Yoga kepada BBC News Indonesia.

Ia menilai keputusan Mahfud tidak akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo-Gibran secara signifikan karena tenggat waktu yang terlalu dekat dengan tanggal Pilpres 2024.

“Karena mau tetap sebagai Menko Polhukam atau mundur sebagai Menko Polhukam tidak ada kaitannya dengan pasangan calon Prabowo Gibran,” tegas Viva Yoga.

Politisi PDIP Andreas Hugo mengatakan bahwa dugaan Megawati khawatir bahwa posisi Mahfud akan digantikan oleh seseorang dari kubu Prabowo-Gibran merupakan “dugaan yang tidak beralasan”.

“Mana pernah Bu Mega takut? Soeharto saja dilawan,” ungkap Andreas.