Mengapa caleg mantan napi kasus korupsi gigih ikut pemilu?

Pemilu bersih
Keterangan gambar,Penumpang menunggu kereta di depan iklan imbauan antipolitik uang yang ditayangkan di salah satu peron Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023). Imbauan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu bertujuan mengingatkan masyarakat agar menolak politik uang untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersih.

Dalam Pemilu 2024, ada sedikitnya 49 calon legislatif (caleg) dari kalangan mantan narapidana kasus korupsi di tingkat kota sampai provinsi, menurut data lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW).

Meski hukum yang berlaku tidak melarang eks-narapidana korupsi menjadi caleg, tapi menurut seorang pemerhati pemilu, para pemilih harus jeli menyoroti caleg-caleg semacam itu karena mereka “pernah mengkhianati kepercayaan publik.”

Kendati demikan, hampir semua eks-narapidana yang menjadi nara sumber artikel ini mengatakan, “biar rakyat yang menilai”.

Pemilu 2024
Keterangan gambar,Mantan wali kota Bekasi, Mochtar Mohamad ikut kontestasi caleg DPR-RI di Pemilu 2024.

Salah satu caleg eks-narapidana kasus korupsi, yang bersaing di antara 9.917 calon lainnya untuk memperebutkan satu dari 580 kursi DPR-RI, adalah Mochtar Mohamad.

Mantan wali kota Bekasi, Jawa Barat, ini maju menjadi caleg dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V.

Sejak keluar dari tahanan pada 2015, Mochtar mengaku tak bersalah dalam kasusnya.

“Saat kejadian itu, saya harus ditahan, posisi tidak punya rumah loh. Saya posisi tidak punya mobil, terus saya korupsi apa? … Saya nggak punya apa-apa juga. Apa yang dikorupsi?” kilahnya kepada Yuli Saputra, wartawan di Bandung yang melaporkan untuk BBC News Indonesia,

Mochtar sebelumnya divonis enam tahun penjara di tingkat kasasi dalam tuduhan sejumlah kasus suap.

Saat di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Bandung, ia sempat diputus bebas murni. Kasusnya banyak disorot media massa, termasuk Detik.

“Waktu [itu] nuansa politiknya sangat kuat, motif orang didorong menjadi bermasalah hukum itu karena motif politik saja kalau menurut saya,” katanya.

Pada Pemilu 2024, Mochtar akan sibuk sekeluarga. Sebab, istrinya yang merupakan anggota petahana DPRD Jawa Barat, Sumiyati, juga akan kembali mencalonkan diri sebagai caleg di dapil yang sama.

Anaknya, Gilang Esa Mohamad, akan mencoba peruntungan menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Semuanya diusung PDI Perjuangan.

“Istri saya incumbent tiga periode. Kalau orang Bekasi nggak suka saya, isteri saya nggak jadi dewan kali tiga periode. Itu suatu indikator loh bahwa kita disayang rakyat,” kata Mochtar.

Pemilu 2024
Keterangan gambar,Mochtar Mohamad merasa tidak bersalah dalam kasusnya karena “waktu itu nuansa politiknya sangat kuat”. Ia berjanji akan memberikan gajinya untuk rakyat jika terpilih sebagai anggota DPR.

Ia mengeklaim sudah memenuhi seluruh persyaratan KPU terkait pencalonan eks-narapidana korupsi, termasuk mendeklarasikan diri kepada publik.

“Kan rakyat juga yang akan menilai, benar nggak saya lakukan,” ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini pun berjanji jika terpilih nanti: “Saya buktikan justru dengan mewakafkan gaji saya ini buat rakyat, bukan buat saya.”

pemilu 2024
Keterangan gambar,Pekerja melipat surat suara untuk pemilihan DPR RI di gudang logistik Pemilu KPU Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan,

Di sisi lain, seorang warga yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat V, Rita Ayuningtyas, mengaku belum tahu ada caleg di daerahnya dari kalangan eks-narapidana kasus korupsi.

“Belum tahu,” katanya.

Rita mengatakan setiap calon yang pernah bermasalah dengan hukum semestinya diumumkan KPU, agar dapat menjadi bahan pertimbangan pemilih.

“Kalau misalkan cuma kebaikannya doang [yang diumumkan], menurut aku sih nggak fair buat rakyatnya,” kata Rita.

Warga di dapil yang sama, Andry Haryanto, mengatakan, tak ada jaminan jika eks-narapidana kasus korupsi dipilih akan mengubah keadaan suatu daerah menjadi lebih baik.

“Apa jaminannya dia bisa mengurus atau memperjuangkan suara rakyat Bogor ini?” katanya.

Sejatinya, regulasi di Indonesia mengatur setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemilu: memilih dan dipilih.

Namun aturan terbaru diatur lebih rinci oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, yang di antaranya:

  • Mendapat ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.
  • Melewati masa jeda lima tahun setelah keluar dari penjara.
  • Secara jujur dan terbuka mengumumkan dirinya sebagai mantan narapidana.
  • Bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

‘Perlu pembuktian yang sangat lama‘

Politikus senior dari Partai Golkar, Nurdin Halid, sekarang juga lagi sibuk-sibuknya “turun ke masyarakat langsung”. Ia akan bertarung memperebutkan kursi DPR-RI dari dapil Sulawesi Selatan II.

“Karena kepedulian terhadap warga Sulawesi Selatan yang banyak ketertinggalan, banyak ketimpangan khususnya infrastruktur, infrastruktur sangat lemah, masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran.”

“Itu yang harus saya perjuangkan,” kata Nurdin Halid kepada wartawan Muhammad Aidil di Makassar, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Nurdin Halid punya catatan hukum di masa lalu, saat dirinya divonis dua tahun penjara atas kasus korupsi hampir dua dekade silam, sebagaimana dinukil dari kantor berita Antara.

Pemilu 2024
Keterangan gambar,Nurdin Halid mencalonkan diri sebagai anggota DPR di Pemilu 2024.

Saat ditanya mengenai rekam jejaknya sebagai eks-narapidana kasus korupsi, Nurdin enggan menjawab panjang lebar.

“Sudah terlalu lama itu,” katanya, serambil menambahkan, “Rakyat itu sekarang melihat rekam jejak yang baik, yang positif bukan yang negatif.”

Pada 2018, Nurdin Halid ikut kontestasi di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Saat mendaftarkan diri ke KPU, kepada wartawan ia berkata: “Saya memang pernah dipidana, tapi saya bukan koruptor”.

Dia pun meminta agar masyarakat tidak menghakimi dirinya di masa depan, seperti dikutip dari Tempo.

Dari tiga pasangan cagub-cawagub, hasil pilkada Sulsel menunjukkan Nurdin Halid berada di posisi kedua. Ia kalah suara dari pesaingnya, Nurdin Abdullah.

Pemilu 2024
Keterangan gambar,Kendaraan melintas di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tertutup oleh alat peraga kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Tapi suaranya saat itu hampir mencapai 1,2 juta suara. Inilah yang membuatnya percaya diri untuk mencoba peruntungan di pertarungan legislatif tingkat nasional.

“Itu bukti, itu kenyataan. Jadi masyarakat itu tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat negatif begitu, dia lihat positifnya,” kata Nurdin Halid.

Miftahul Janna, pemilih pemula sekaligus warga dari dapil Nurdin Halid mengaku masih bisa mempertimbangkan memilih caleg dari eks-narapidana kasus korupsi.

“Kalau dia sudah terjerat kasus dan kasusnya tidak termasuk dalam golongan kasus cukup berat mungkin masih bisa untuk dipertimbangkan begitu,” kata Miftahul.

Pemilu 2024
Keterangan gambar,Pemilih memperhatikan daftar pasangan Calon Presiden, Wakil Presiden dan calon legislatif saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di TPS 30 Kelurahan Panggung, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Warga Sulsel lainnya, Ilham, juga punya pandangan yang hampir sama:

“Negara kita negara demokrasi, terus kan kembali kepada rakyat. Jadi tidak ada hak untuk tidak pilih dengan apa latar belakangnya napi, pencuri kah, atau tukang becak. Jadi tidak ada hak, yang penting dia betul-betul mau bela rakyat untuk lima tahun ke depan,” katanya.

Berbeda pendapat dengan Dien Zulfikri Hidayat, warga Sulsel yang menilai mantan narapidana korupsi “tidak layak untuk dipilih”.

“Kalau kita memilih mereka sama saja halnya kita memberikan ruang dia, untuk melakukan hal yang sama. Walaupun dia sudah berubah atau apa pun itu, tapi yang namanya mantan narapidana ya tidak sebanding dengan apa yang kita berikan karena suara ini sangat penting,” kata Dien.

Pemilu 2024
Keterangan gambar,Warga memasukan surat suara ke dalam kotak suara pada simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh di Desa Lambhuk, Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/12/2023).

Pihak swasta yang pernah dihukum satu tahun penjara karena tuduhan korupsi dan sekarang ikut kontestasi caleg DPRD Lampung, Mofaje Caropeboka, mengutarakan peribahasa “nila setitik rusak susu sebelangga”.

Hal ini merujuk pada rekam jejaknya yang pernah divonis satu tahun dalam kasus korupsi pengadaan alat peraga sektor pendidikan pada 2010 silam. Tapi ia mengeklaim tak bersalah dalam kasus tersebut, yang ia sebut “salah kirim barang”.

“Itupun bukan karena kita tak kirim barang, tapi tertukar kirim. Harusnya dikirim ke sekolah A, masuknya ke sekolah B. Begitu kita mau kembalikan, kepala sekolahnya nggak mau,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*